Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemnesos) akan terus dikembangkan. Program yang dimulai sejak tahun 2007 diharapkan bisa diperluas lagi cakupannya tahun 2017 ini.
Setelah satu dasawarsa, PKH mempunyai empat kebijakan teknis yang ditargetkan mampu diupayakan oleh kementerian di bawah pimpinan Khofifah Indar Parawangsa ini. Empat kebijakan teknis tersebut, yakni melanjutkan penyaluran bantuan sosial PKH sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Lalu menyalurkan bantuan sosial non tunai melalui E-Warong KUBE PKH dan agen bank Lakupandai. Kemudian merubah siklus penyaluran yang semula di Bulan Maret, Juni, September dan Desember menjadi di Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Yang terakhir, ialah mengusulkan perluasan target PKH sebanyak 1 juta keluarga miskin dalam APBNP 2017
Kemensos yang menganggarkan Rp 13,36 Triliun di tahun 2017 untuk perlindungan dan jaminan Sosial. Dengan anggaran sebesar Rp 11.34 Triliun, diharapkan bisa di salurkan 3 juta PKH non tunai dan 3 juta PKH Tunai. Dengan misi, mendukung target penurunan angka kemiskinan 7%-8% pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menurunkan rasio gini.
Khofifah Indar Parawangsa optimistis akan program PKH untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Katanya sudah terbukti, di 72 negara di dunia. "Tentu mengurangi kemiskinan. PKH yang di dunia dikenal dengan conditional cash transfer atau CCT untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui generasi penerusnya,"kata Khofifah pada KONTAN, Rabu (15/2).
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan selama ini banyak kalangan yang menunggu terwujudnya interkoneksi antar bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).
Kini dengan kemajuan teknologi yang dicapai oleh bank HIMBARA, sistem yang dibangun juga memungkinkan sistem locking atau mengunci bansos dan membuka pencairannya sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga bansos nontunai lewat KKS bisa tepat jumlah, sasaran dan waktu.
"Penerima PKH akan menerima bansos satu tahun sekaligus di awal tahun. Namun tidak serta merta semuanya boleh diambil, karena pencairannya bertahap empat kali cair," katanya.
Terpisah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, bilang PKH diprediksi bisa menurunkan angka kemiskinan. Karena subsidi yang diberikan pemerintah ini dirasa bisa jadi tambahan dana untuk pengeluaran rakyat miskin.
"PKH diharapkan bisa menjadi income tambahan untuk mengatasi pengeluaran rakyat miskin sehingga secara bertahap bisa mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan," kata Sasmito.
Ekonom Indef, Eko Listyanto memang akui PKH bisa menurunkan kemiskinan. Namun dia tidak setuju bila PKH jadi salah satu program yang diharapkan pemerintah untuk menurunkan gini rasio.
Eko berpendapat, gini rasio hanya bisa dilakukan dengan memperbanyak lapangan pekerjaan. Sektor pertanian dan manufaktur harus didorong untuk tumbuh dulu, baru rasio gini bisa lebih ditekan.
"Saya rasa, secara umum untuk program itu belum efektif untuk menurunkan gini rasio. Bila upaya pemerintah bukan mendorong dibukanya lebih banyak lapangan kerja, angka rasio gini akan tetap,"kata Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
