Reporter: Agus Triyono | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. Suhu politik Tanah Air bakal makin panas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun depan. Pada 2018, pilkada akan digelar serentak di 171 daerah, termasuk tiga provinsi besar di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.
Tiga provinsi menjadi ajang pemanasan bagi partai politik (parpol) sebelum pilpres 2019. Dengan jumlah penduduk terbanyak, hasil pilkada di tiga wilayah itu akan menggambarkan hasil pilpres 2019.
Selain pemilihan gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebanyak 14 provinsi lain juga akan menggelar pemilihan gubernur, seperti Bali dan Sumatra Utara. Sisanya sebanyak 39 kota dan 115 kabupaten.
Jaksa Agung Muda bidang Intelijen M.Adi Toegarisman mengatakan, berdasarkan analisa Kejaksaan Agung terhadap titik rawan pilkada, banyaknya daerah yang menggelar pilkada serentak pada tahun depan termasuk beberapa daerah utama di Pulau Jawa, akan membuat tensi politik naik.
Panasnya suhu politik semakin tinggi karena pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pemilu legislatif dan pilpres 2019. Menurut Adi, pelaksanaan pilkada yang mepet dengan masa pemilu 2019 dipastikan membuat partai politik berupaya lebih keras memenangkan calon yang diusung. Tujuannya agar partai politik tersebut bisa melaju mulus dalam pemilu dan pilpres 2019. "Secara realita, iring- iringan pelaksanaan pemilihan yang dekat mempengaruhi situasi di masyarakat," katanya, Jumat (28/7).
Panasnya suhu politik menjelang pilkada 2018 juga dipicu oleh maraknya penggunaan isu SARA. Adi memperkirakan, penggunaan isu SARA untuk menjegal lawan politik demi memenangkan konstelasi politik masih akan mewarnai pilkada 2018.
Faktor lain yang ditengarai bakal menambah panas suhu politik adalah perekaman data e-KTP yang hingga kini belum tuntas. Menurutnya data kependudukan yang tak lengkap berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemilih.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, jumlah pemilih yang ikut serta dalam pelaksanaan pilkada 2018 sangat besar. Jumlahnya mencapai 68% dari total pemilih yang ikut pemilu legislatif dan pilpres 2019. Hal ini bakal membuat partai politik berupaya keras untuk menggaet suara.
Petakan daerah rawan
Agar situasi politik jelang pilkada 2018 tetap terkendali, Tjahjo bilang Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan dan Bawaslu dalam memetakan daerah rawan pilkada. Dia berharap gangguan keamanan selama pilkada pada tahun depan bisa dicegah. "Kami juga akan dorong pemerintah daerah proaktif memetakan daerah yang rawan konflik dan mencermatinya," katanya.
Dengan pemetaan daerah rawan, Tjahjo yakin situasi politik jelang pilkada 2018 tetap terkendali. Menurutnya berdasarkan pengalaman pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlangsung dua putaran, pemerintah cukup berhasil meredam panasnya suhu politik. "Panasnya di DKI Jakarta kemarin memang luar biasa, tapi akhirnya bisa dikendalikan dan aman," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
