Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Naiknya peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia atawa Ease Of Doing Business (EODB) di peringkat 91 dunia tak membuat kondisi investasi di Indonesia berubah menjadi jauh lebih baik. Ini terbukti masih belum optimalnya realisasi investasi yang masuk di Tanah Air.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengupayakan jalan keluar agar tak ada investasi yang mangkrak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis, ada 190 komitmen investasi yang mangkrak dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, investasi tersebut senilai Rp 351 triliun dan US$ 50 miliar.
Menyoroti hal tersebut, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyatakan rancangan skema perizinan yang kedepannya hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan single submission harus diiringi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. Menurutnya, masih terjadi gap yang cukup jauh antara SDM di pusat dengan daerah.
Tak hanya itu, kendala penuh Pemerintah Daerah (Pemda) atas kebijakan otonomi daerah harus disinkronisasi kembali agar pemda bersedia dengan sukarela menghapus Peraturan Daerah (Perda) yang masih menghambat investasi.
"Jadi, harus ada integrasi yang serius dengan daerah untuk mengubah sistem yang lama," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (1/10).
Bhima menyarankan, isu tenaga kerja juga perlu diperhatikan pemerintah, agar investor yang sudah ada tak berpindah investasi karena mahalnya ongkos tenaga kerja.
Dia melanjutkan, insentif pajak yang menjadi salah satu fasilitas yang diberikan harus bisa diperjelas aturannya. Ini lantaran banyak investor yang sudah terlanjur masuk, namun merasa pemerintah belum menetapi janjinya itu.
"Sebelum masuk, diiming-imingi insentif pajak, akhirnya giliran sudah masuk malah merasakan prosedur yang memakan waktu cukup lama dan persyaratan yang masih abu-abu," jelasnya.
Terakhir, Bhima bilang pemerintah harus bisa memastikan stabilitas politik di Tanah Air bisa terjaga. Ini menjadi isu yang sangat penting, lantaran stabilitas hukum, keamanan menjadi isu yang dipertimbangkan pada tahun 2018 yang menginjak tahun politik.
"Stabilitas politik bisa menjadi penting karena bisa membuat investor yang sudah planning malah bisa menjadi kabur jika tidak stabil," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
