Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini sedang menyusun petunjuk teknis (Juknis) sebagai acuan pelaksanaan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
"Kita sedang siapkan dua hal saat ini. Pertama Juknis di Satker, kemudian yang kedua kita siapkan konsep perjanjian kerja sama (PKS) dengan perbankan yang akan salurkan BP2BT," kata Direktur Pola Pembiayaan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto kepada Kontan.co.id, Rabu (14/2).
Soal penyusunan konsep PKS dengan perbankannya, Eko menjelaskan salah satu poin yang akan dibahas adalah soal penentuan suku bunga. Sebab suku bunga yang kelak akan digunakan adalah secara komersial.
Meski menggunakan suku bunga komersil, Eko memastikan suku bunga tak akan terlalu tinggi, lantaran sasaran program BP2BT adalah pekerja informal. "Konsep PKS nantinya akan diatur bagaimana bunga misalnya, ketentuannya seperti apa. Ini kan hitungan bunganya komersial, tapi kita minta agar dikendalikan bunganya," jelas Eko.
Oleh karenanya, saat ini Eko telah meminta pihak perbankan untuk mengusulkan bunga yang akan diajukan untuk program ini kelak.
Direktur Konsumer BRI Handayani mengafirmasi hal ini. Ia mengatakan saat ini BRI sendiri memang tengah menyusun usulan bunga untuk program ini. "Bank diminta untuk menghitung bunga komersialnya, dan nanti diumumkan oleh Kementerian PUPR," kata Handayani kepada KONTAN, Rabu (14/2).
Sementara itu Eko bilang, bank dapat mengusulkan suku bunganya masing-masing. Sehingga kelak ketika implementasi, tiap bank pelaksana bisa memiliki suku bunga yang berbeda.
"Nanti semua harus mempresentasikan berapa bunga yang dijalankan. Meskipun ada perbedaan antara satu dengan lain, agar bisa dibuat tak begitu mencolok," jelas Eko.
Desember lalu telah ada lima bank yang tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bank pelaksana program BP2BT. Kelima bank tersebut adalah Bank Artha Graha, BJB, dan BPD Jateng, BTN, dan BRI.
Kelima bank ini yang kata Eko akan melaksanakan PKS dengan Kementerian PUPR. Oleh karenanya ia mengatakan saat ini pihaknya terus intensif melakukan pertemuan dengan perbankan dalam rangka menggodok konsep PKS tersebut.
Dalam jangka waktu dekat, Eko menyebutkan tak akan ada tambahan bank pelaksana di luar kelima bank yang sudah lakukan penandatanganan MoU.
"Prinsipnya terbuka untuk semua bank, tapi tentu kalau kita ajak bank lain kita butuh waktu. Karena yg sudah MoU ini sudah lama mengetahui program ini. Mungkin akan dibuka untuk bank lain tapi tidak dalam waktu dekat. Kita fokus di lima bank itu dulu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
