Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah agar mempertajam program kerja tahun 2018 sehingga menjamin tidak ada proyek infrastruktur yang mangkrak di tengah jalan, terutama infrastruktur yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Berdasarkan data evaluasi Bappenas, diperkirakan 63% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 akan tercapai, sementara sisanya 13% tidak akan tercapai, dan 24% akan tercapai dengan kerja keras.
"Oleh karenanya program kerja harus disusun sesuai kebutuhan, dengan prinsip money follow program bukan money follow function dan mengacu pada prinsip less money more outcome," ujar Basuki, Selasa (13/6).
Basuki juga menyampaikan pokok-pokok kebijakan belanja 2018 yakni pertama, besaran belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi tahun 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah tanpa memperhitungkan inflasi.
Penajaman untuk belanja barang yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Saat ini pagu indikasi Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun, lebih kecil dari usulan kebutuhan sebesar Rp 148,37 triliun.
Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas. Membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru. Mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas.
Ketiga, realokasi penghematan alokasi belanja barang menjadi belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.
Menurutnya untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial, ke depannya Kementerian PUPR akan terus meningkatkan perhatian pada proyek skala kecil menengah yang bersifat padat karya seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), program kota tanpa kumuh (Kotaku), jembatan gantung dan irigasi kecil, karena proyek seperti itu langsung dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil.
"Kalau Kementerian PUPR membangun satu kawasan, harus ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya sekedar memberikan bantuan fisik, sebagai contoh keterpaduan membangun perumahan dan kawasan," katanya.
Penyerapan anggaran
Basuki bilang progres fisik dan keuangan bulan ini lebih baik dibanding bulan yang sama tahun 2016, namun masih di bawah rencana awal. Hingga 7 Juni 2017, progres keuangan telah mencapai 24,87 %, sementara progres fisik sebesar 29,57 %.
Sementara untuk total paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2017 sebanyak 11.274 paket dengan nilai Rp 79,01 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini telah terkontrak sebanyak 9.640 paket senilai Rp 70,57 triliun atau 89,3% dengan rincian 621 paket merupakan kontrak tahun jamak yang sudah berjalan senilai Rp 29,04 triliun dan paket baru sebanyak 9.019 paket senilai Rp 41,53 triliun.
Jumlah paket yang terkontrak akan bertambah pada Juni 2017 sebanyak 1.205 paket senilai Rp 6,77 triliun. Sehingga sisa paket yang belum bisa terkontrak sebanyak 429 paket senilai Rp 1,67 triliun.
Basuki meminta paket pekerjaan yang belum dilelang segera dilelang dan dievaluasi secara seksama bila sudah tidak memungkinkan dilaksanakan secepatnya dialihkan melalui revisi Daftar Inventaris Pengguna Anggaran (DIPA)
Basuki mengatakan, pada tahun 2017 ini Kementerian PUPR mempunyai empat fokus utama pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni percepatan penyelesaian program prioritas 2017, mempersiapkan jalur mudik Lebaran 2017, penyelesaian PSN Infrastruktur bidang PUPR dan penyelesaian tugas khusus untuk pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII 2018 dan dukungan persiapan penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
