Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk mengembangkan kepulauan Natuna dengan menarik investor dinilai akan sia-sia jika tidak didukung infrastruktur yang memadai, salah satunya pasokan listrik. Untuk itu pemerintah harus memastikan sumber energi terlebih dulu untuk memenuhi kebutuhan industri di Natuna.
Ekonom dan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menuturkan, untuk wilayah Natuna, pemerintah bisa memanfaatkan potensi gas di wilayah tersebut sebagai sumber pembangkit. Untuk memanfaatkan gas tersebut, pemerintah bisa membangun mini terminal LNG. Model mini terminal LNG dinilai sangat cocok karena selain lebih efisien dan pembangunannya tidak membutuhkan waktu lama.
“Selain mini terminal LNG, juga perlu fasilitas pembangkit terapung, karena dapat lebih menjamin dan menjaga kelangsungan supply di saat gempa bumi atau banjir," ujarnya, Minggu (7/8).
Hal senada diungkapkan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Menurutnya jika pemerintah ingin mendorong investasi ke Natuna, sudah seharusnya infrastruktur penunjang disiapkan.
"Harus dipilih juga pembangkit listrik yang paling cepat dan efisien di sana, sekaligus mampu memanfaatkan potensi gas yang masih sangat besar," katanya.
Selain minyak bumi, wilayah Natuna disebut-sebut menyimpan cadangan gas alam yang sangat besar. Misalnya Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Cadangan itu tidak akan habis hingga 30 tahun mendatang.
Sedangkan potensi gas yang recoverable di Natuna adalah sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak.
Jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Jika diuangkan kekayaan gas Natuna mencapai Rp 6.000 triliun alias tiga kali lipat APBN saat ini.
Dengan potensi gas yang besar di Natuna, kata Enny, harus diarahkan untuk mendukung investasi atau industri di wilayah tersebut. Artinya, pemerintah harus mengelola sumber daya alam bukan hanya untuk menambah keuangan negara, tetapi harus diubah untuk mendukung industri domestik.
"Tentu pemerintah harus mendorong agar tersedia teknologi untuk memaksimalkan potensi gas tersebut untuk mendorong elektrifikasi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
