Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan tetap mengatur keberadaan transportasi online. Pengaturan masih akan berkisar pada pengaturan yang dilakukan Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, seperti; kuota dan tarif.
Luhut B Pandjaitan, Menko Kemaritiman mengatakan, pengaturan dilakukan agar keberadaan transportasi online nantinya tidak merugikan usaha yang lain. "Tidak boleh ada investasi misal dari luar kemudian kacaukan semua, tidak boleh, harus mengacu pada peraturan," katanya Senin (9/10).
Luhut mengatakan, poin pengaturan tersebut saat ini sedang dibahas tim dari pemerintah dengan mendengar masukan dari pihak terkait. Rencananya hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kepadanya Selasa (17/10) depan.
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, pengaturan dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang setara antara pengusaha transportasi online dengan konvensional. Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu membatalkan 14 poin yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017.
Pasal tersebut salah satunya Pasal 19 ayat 2 huruf a yang mengatur ketentuan bahwa angkutan sewa khusus termasuk online wajib memenuhi tarif atas dan bawah. MA dalam pertimbangan putusannya menilai keberadaan 14 pasal tersebut telah melanggar UU UMKM dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
