Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah berencana menambahkan komponen baru dalam evaluasi kontrak karya PT Freeport. Jika selama ini mereka baru menggunakan royalti dan kemauan divestasi dari PT Freeport, rencananya, untuk evaluasi kontrak karya ke depan akan memperhitungkan efek keberadaan perusahaan tambang Amerika tersebut terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat di Papua dan Indonesia.
Bukan hanya itu saja, pemerintah juga berencana menerapkan aspek lingkungan dalam evaluasi kontrak karya tersebut. Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menjlaskan, penggunaan komponen tersebut dilakukan agar nantinya evaluasi kontrak karya Freeport bisa memberikan dampak besar, khususnya bagi masyarakat Papua.
"Jadi tidak melulu proyeknya, apanya, aspek pembangunan, kehidupan ekonomi dan sosial di sana juga harus diperhatikan, serta lingkungannya," kata Adrinof Kamis (26/3).
Adrinof mengatakan, agar komponen- komponen baru evaluasi tersebut bisa diukur, pemerintah saat ini sudah membentuk sebuah tim khusus. Tim tersebut, terdiri dari beberapa unsur.
Pertama, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ke dua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. "Ketuanya saya," katanya.
Nantinya, tim yang diketuainya ini diberikan waktu oleh Presiden Jokowi untuk bekerja sampai dengan Desember mendatang. Meskipun demikian, dia yakin sebelum tenggat waktu tersebut habis pihaknya sudah akan berhasil menyelesaikan tugas.
Sebagai catatan saja, kontrak karya Freeport di Indonesia akan berakhir tahun 2021 nanti. Sebelum kontrak karya tersebut pemerintah, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah merenegoisasi kontrak karya tersebut.
Bukan hanya itu saja, mereka juga membuat nota kesepahaman. Isi nota kesepahaman tersebut antara lain menaikkan royalti emas dari yang sebelumnya 1% menjadi 3,75%, perak dari 1% menjadi 3% dan tembaga dari 3% menjadi 4%. Selain itu, Freeport juga sepakat untuk mendivestasikan atau melepas 30% sahamnya ke Indonesia .
Sukhyar, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM beberapa waktu lalu mengatakan, divestasi akan dilakukan secara bertahap. Saat ini pemerintah sudah memegang saham sebesar 9,36%. Sementara itu, 20,64% di antaranya akan didivestasikan oleh Freeport secara bertahap.
Tahap pertama, Oktober nanti, Freeport akan mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64% ke pemerintah. Sedangkan sisanya, tahun 2016 nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
