Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah diminta untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan, dan Peraturan Menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2017 yang memberikan kelonggaran (relaksasi) ekspor Mineral dan Batu Bara (Minerba) mentah selama lima tahun ke depan terhitung sejak Januari 2017.
Sebab hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yang jelas-jelas telah melarang ekspor Minerba Mentah, tanpa diolah dan dimurnikan di smelter dalam negeri.
“Jadi tidak diragukan lagi bahwa PP 1/2017 dan Permen No. 5 telah melanggar UU 4/2009,” kata Fahmy Radhi, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Rabu (18/1).
Menurutnya, selain melanggar UU 4/2009, kebijakan relaksasi ekspor sudah mengarah pada perampokan minerba mentah dari Indonesia. Pasalnya, sudah lebih 70 tahun lamanya minerba dikeruk secara besar-besaran dan diekspor dalam bentuk mentah.
“Nilai tambah ekspor minerba mentah yang dinikmati bangsa ini teramat rendah, sedangkan keuntungan perusahaan berlipat-lipat. Dengan demikian, ekspor minerba mentah menyebabkan negara menanggung opportunity loss, yang sesungguhnya merupakan bentuk perampokan atas kekayaan alam Indonesia secara legal,” katanya.
Untuk itu agar tidak ada upaya perapokan kekayaan alam secara legal, ia meminta pemerintah meninjau ulang dua kebijakan yang baru dikeluarkan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
