Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuat peta daerah yang rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah langsung yang akan dilaksanakan 2018 nanti.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, peta dibuat untuk antisipasi terjadinya gangguan, terutama konflik saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 mendatang.
Maklum saja, ketegangan politik pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 diperkirakan tinggi. Karena, selain dilaksanakan di 171 daerah, pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 berdekatan dengan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden.
"Menarik walaupun pemilihan kepala daerah, aromanya pemilihan legislatif dan presiden, makanya untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, masing- masing instansi kami minta buat pemetaan secermat mungkin," katanya di Komplek Istana Negara, Kamis (9/11).
Tjahjo mengatakan, hasil pemetaan menunjukkan, Papua yang perlu diwaspadai. Pasalnya, berdasarkan pengalaman Kementerian dalam Negeri dalam kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tolikara, pemahaman pendukung calon dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih belum sesuai harapan.
Hal tersebut bisa dilihat dari kasus penyerangan Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh pendukung pasangan kepala daerah Kabupaten Tolikara, John Tabo- Barnabas beberapa waktu lalu.
Asal tahu saja, pasangan pendukung pasangan calon tersebut pertengahan Oktober lalu menuntut Kementerian dalam Negeri membatalkan hasil pemilihan bupati Tolikara karena pasangan yang mereka usung kalah dan kekalahan tersebut dikukuhkan MK.
"Nah, itu perlu diantisipasi dengan sosialisasi. mereka belum paham tahapan hukum yang harus dipahami, tidak puas dengan putusan MK. Itu perlu sosialisasi agar ke depan masalah tidak terjadi," katanya.
Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, peta daerah rawan tersebut masih dinamis dan bisa berubah setiap saat. "Maka itu kami kondisikan supaya tetap konsisten sehingga kerawanan bisa ditekan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
