Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menertibkan pemanfaatan ruang. Salah satunya, penertiban dan penatagunaan tanah terlantar.
Yang termasuk tanah terlantar, yaitu dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan yang telah habis masa berlakunya.
Melalui program reforma agraria, tanah tersebut kemudian didayagunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).
Sepanjang tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan TCUN seluas 23.795,45 hektare.
"Jumlah tanah terlantar di seluruh Indonesia sebanyak 400.000 ha. Kami baru bagikan 23.000 karena penyelesaian tanah terlantar itu tidak mudah. Tapi jika ada tanah terlantar yang sudah selesai, kita akan bagikan kepada instansi yang membutuhkan," kata Sofyan, Selasa (14/11).
Tanah tersebut digunakan untuk beberapa peruntukkan, seluas 1.422,24 ha untuk Reforma Agraria, seluas 732,03 ha untuk Program Strategis Nasional, dan 212,13 hektar untuk cadangan negara lain. Sementara 21.2429,04 ha sisanya digunakan untuk mendukung bank tanah.
Menteri ATR, Sofyan Djalil menyatakan Sofyan mengatakan, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan upaya mendukung Program Nawacita dan mendukung kerjasama antarsektor.
Hari ini (14/11) BPN kembali menyerahkan sertifkat tanah untuk POLRI, TNI dan kebutuhan industri garam nasional. Rinciannya, tanah terlantar untuk kepentingan umum di Kabupaten Sukabumi seluas 40 ha kepada TNl Angkatan Darat dan tanah terlantar di Kabupaten Semarang seluas 29,3216 ha kepada Kepolisian Republik lndonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
