kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah akui banyak hambatan atasi bencana alam


Rabu, 07 Februari 2018 / 17:20 WIB
Pemerintah akui banyak hambatan atasi bencana alam
ILUSTRASI. EVAKUASI KORBAN LONGSOR CIJERUK BOGOR


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bencana alam yang kerap terjadi di Tanah Air masih menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasinya. Tapi hal tersebut bukannya tak mengalami hambatan.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati bilang hambatan itu datang dari beberapa persoalan. Pertama, Indonesia mengalami transformasi ekonomi sosial. Arus urbanisasi Indonesia ia bilang adalah salah satu yang tercepat di dunia lantaran terjadi perpindahan masyarakat ke kota 4,1% per tahun.

"Diprediksi tahun 2025, 68% masyarakat Indonesia akan tinggal diperkotaan. Ini berarti konsentrasi bencana terutama di kabupaten/kota harus diantisipasi,"kata Sri Mulyani, Rabu (7/2).

Kedua, ialah koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Koordinasi tersebut ia bilang bukan hanya dalam penggunaan anggaran.

"Tapi juga knowledge, experience, cara mengelola saat menghadapi emergency, rehabilitasi dan rekondisi,"tukas dia.

Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengakui pihaknya kesulitan untuk berkoordinasi dengan BPBD terkait dengan perencanaan. Pasalnya, perencanaan penanggulangan bencana dalam RPJMN tahun 2015-2019 belum menjadi prioritas dalam RPJMD.

"Jadi memang itu kendalanya, koordinasinya ada tapi implementasinya belum,"kata Willem.

Sri Mulyani melanjutkan, dirinya juga melihat kendala ketiga yakni pada peningkatan kapasitas. Contohnya seperti pelatihan anggota BPBD tingkat provinsi hingga kabupaten, serta menambah peran serta masyarakat. Sehingga, hal tersebut mengubah pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko.

"Peningkatan kapasitas sangat penting, dan tentu kemampuan untuk memahami perubahan iklim dan geografi menjadi suatu sumber Indonesia mampu atau tidak mengatasi. Dengan demikian bisa meminimalisir korban bencana dari sisi manusia atau aset," jelas Sri Mulyani.

Terakhir, iklim Indonesia adalah hal yang tak dapat dipungkiri pemerintah. Untuk itu ia berharap ada perlu pengembangan asuransi bencana alam khususnya di 136 kabupaten/kota yang frekuensi bencananya tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×