Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu komponen vital dalam program Reformasi Perpajakan, yakni core tax administration system ditargetkan bisa dibangun pada 2019.
Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) yang mendukung pembangunan sistem ini.
“Sedang dibuat Perpresnya supaya pengadaannya dimunginkan pada 2018 dan kemungkinan di-develop pada 2019,” kata Robert di kantor pusat Ditjen Pajak, Rabu (6/12).
Robery bilang, dengan sistem ini diharapkan Ditjen Pajak akan dapat melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum tersebut secara lebih efektif dan efisien.
“Coretax adalah sistem informasi perpajakan yang memungkinkan kami membangun sistem informasi yang handal untuk kami melakukan semuanya. Merekam SPT, mencatat taxpayer account, merekam pemeriksaan, menagih, dan menerima informasi dari luar baik informasi keuangan, pertanahan, mobil, aset lainnya untuk melakukan matching. Itu yang dibangun melalui core tax,” ujarnya.
Menurut Robert, pengembangan core tax system ini dibutuhkan mengingat sistem teknologi informasi yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini, yaitu SIDJP belum terintegrasi dan terdapat keterbatasan dalam memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan, seperti belum adanya dukungan terhadap pemeriksaan dan penagihan, dan belum adanya fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer account management).
Namun demikian, Robert mengatakan bahwa bukan hanya core tax yang menjadi perhatian pemerintah melainkan juga reformasi dari sisi regulasi, SDM, dan proses bisnis di Ditjen Pajak. Hal ini menurut Robert supaya perbaikannya menyatu.
“Kami lihat matriks tax reform yang kami canangkan saja di Januari 2017. Kan komplit itu. Jadi cukup komprehensif. Kami lihat tiap tahun ada yang dicanangkan dan selesai, kami akan berpegang pada itu dan sistematis, tidak perlu terpisah-pisah. Jadi integrated effort lah,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
