Reporter: Ragil Nugroho |
JAKARTA. Belum ada kepastian hukum di Malaysia untuk menindak pelaku penganiayaan tenaga kerja, terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebab itu, jamak terjadi penganiayaan terhadap TKI. Hal ini diungkapkan Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, saat hadir sebagai pembicara dalam Seminar Umum Reformasi Politik dan Demokratisasi Malaysia Menuju Persahabatan Setara Indonesia-Malaysia, Minggu (26/10).
"Saya siap membuat aturan yang tegas dan adil untuk menindak para pelaku penganiayaan," tegasnya. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, imbuhnya, tindakan penganiayaan yang dilakukan baik oleh warga maupun aparat hukum di Negeri Upin dan Ipin bisa dikurangi.
Anwar juga dengan tegas menolak penerapan hukum cambuk di negerinya. Hal ini tertuang dalam Dasar Pakatan Rakyat, semacam risalah pemikiran koalisi tiga partai koalisi di Malaysia mengenai bagaimana kebijakan dan program mereka dalam membangun Reformasi Politik dan Demokratisasi ke depannya.
Seperti diketahui, saat ini Anwar memimpin koalisi tiga partai Oposisi Malaysia, yakni Parti Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Koalisi ini memenangkan lebih dari sepertiga kursi dalam pemilihan parlemen Maret 2008, prestasi terbaik oposisi sejak UMNO memerintah 53 tahun terakhir. Kaum oposisi inilah yang akan menentukan hitam-putihnya reformasi politik, ekonomi dan demokrasi di Malaysia.
Penyelesaian bilateral
Ketidakpastian hukum di negeri Jiran ini tak hanya menyangkut TKI saja, tetapi juga masalah perbatasan maupun hasil karya cipta. Menurut Anwar, masalah ini mencuat lantaran belum ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemimpin kedua negara. Jika tak dirampungkan, masalah TKI bisa menjadi ancaman hubungan bilateral
Soegeng Sarjadi, Ketua Dewan Pendiri Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), menekankan pentingnya penyelesaian permasalahan Indonesia dan Malaysia dengan mengutamakan pendekatan diplomasi.
"Kita sepatutnya membicarakan kerjasama pemanfaatan teknologi nuklir", kata Soegeng. Dengan kerjasama tersebut, tegasnya, selain bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, Indonesia dan Malaysia bisa lebih disegani dalam dunia internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
