Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang pimpinan DPR, Senin (29/8). Dalam pertemuan itu, ketiga pihak tersebut menyampaikan komitmennya untuk menjaga proses penganggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017 menjadi lebih kredibel dan akuntabel.
Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya menyepakati penetapan asumsi makro lebih banyak menentukan penerimaan negara. Sementara dari sisi belanja, direkomendasikan melakukan kajian dalam penyaluran dana transfer ke daerah agar tidak tumpang tindih.
Dengan begitu, tidak ada anggaran daerah yang 'abu-abu' yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. "Dari pertemuan ini yang saya lihat sebagai suatu yang positif adalah komitmen yang disampaikan oleh Bapak Ade Komarudin (Ketua DPR), dari seluruh lembaga ini kami punya komitmen yang sama, kita ingin membuat proses anggaran menjadi sehat, kredibel, accountable, bersih dan baik," kata Sri Mulyani usai pertemuan, Senin malam.
Lebih lanjut menurutnya, hal ini menjadi langkah positif bagi dirinya, mengingat masa jabatan yang diemban baru memasuki usia satu bulan. Pihaknya bersama dengan DPR dan KPK juga sepakat untuk terus berkonsultasi agar prinsip-prinsip tersebut berjalan konsisten.
Ketua DPR RI Ade Komarudin menambahkan, pihaknya bersama KPK juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait penyusunan RAPBN 2017 yang rencananya akan memasuki pembahasan pada Oktober mendatang.
Pertama, kesamaan pemahaman dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan pembahasan di DPR.
Kedua, menciptakan pemerintahan yang bersih dalam proses penempatan pelaksanan APBN. DPR meminta agar pemerintah betul-betul melaksanakan anggaran ini dengan menerapkan money follow program.
Ketiga, semua permasalahan pelaksanaan APBN harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. Untuk itu pemerintah harus melakukan konsultasi atau penyesuaian sehingga anggaran dapat secara efektif dan optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
