kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Moody's: Pilkada akan memperlambat momentum RI


Rabu, 10 Januari 2018 / 12:27 WIB
Moody's: Pilkada akan memperlambat momentum RI


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemilihan yang akan berlangsung pada tahun ini diperkirakan akan memperlambat momentum reformasi kebijakan ekonomi di beberapa negara di Asia Pasifik. Lembaga pemeringkat utang Moody's mengingatkan Indonesia akan hal ini.

Moody's menyebut, sejumlah negara yang akan melakukan pemilihan di tahun ini. Beberapa diantaranya, Malaysia, Kamboja, Fiji, Thailand, Bangladesh, dan Pakistan yang akan melangsungkan pemilihan parlemen. Kemudian, Maladewa akan mengadakan pemilihan presiden (Pilpres). Sementara Indonesia dan India akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Di Indonesia dan India, pemilihan daerah juga cenderung memperlambat momentum reformasi. Kedua negara juga memiliki pemilihan parlemen tahun 2019," kata Soverign Analyst Moody's Investor Service Anushka Shah dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Rabu (10/1).

Moody's menilai, di beberapa negara itu momentum reformasi telah melambat di tahun 2017. Malaysia misalnya, belum menerapkan reformasi pendapatan yang signifikan di dua tahun terakhir. Penyebabnya, lantaran adanya pemilihan tahun ini.

Di Pakistan, ketidakpastian politik telah menyebabkan lambannya upaya konsolidasi fiskal. Di Kamboja, meningkatnya ketegangan politik antara Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin Sen Sen dan oposisi utamanya, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, dapat menunda reformasi untuk menangani kelemahan institusi seperti korupsi.

Tak hanya itu, ketegangan politik yang berkelanjutan atau pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja juga dapat menghambat dukungan dari donor asing seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sebaliknya, pemilihan parmerintah di Fiji bisa mendukung reformasi fiskal negara tersebut. Sebab, calon petahana (incumbent) diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kebijakan reformasi. "Sebaliknya, di Fiji, kami mengharapkan incumbent pemerintah akan mendukung keberlanjutan kebijakan di 2018," tambahnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×