kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menkeu: Anggaran dinas daerah tak masuk akal


Rabu, 06 Desember 2017 / 20:06 WIB
Menkeu: Anggaran dinas daerah tak masuk akal


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, tingginya anggaran perjalanan dinas daerah tidak masuk akal. Sebab, anggaran itu justru lebih tinggi dibanding pemerintah pusat.

"Perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat di sini (pemerintah pusat) dan daerah menjadi lebih mahal. Itu nggak masuk akal. Oleh karena itu, kami ingin itu diteliti. Honor team, biaya rapat, dan konsinyering," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (6/12).

Menurutnya, tingginya anggaran perjalanan dinas daerah lantaran daerah tak menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam merancang APBD. Daerah lanjut dia, banyak yang membuat standar sesuka hati.

"Yang sudah membuat SBM dan SBK saja, sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat," tambah dia. Hal ini menyebabkan APBD habis untuk birokrat.

Sri Mulyani juga menyebut, akuntabilitas pemerintah daerah juga masih memiliki kelemahan. Sebab, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, ada 7.950 temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, ada pula 12.168 permasalahan di daerah yang memiliki dampak keuangan sebesar Rp 2 triliun. Bahkan, menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,55 triliun. Belum lagi, ada 143 kepala daerah yang terjerat masalah korupsi.

"Jangan dijadikan kebiasaan. Apalagi menormalisir. Kita harus memerangi korupsi serius. Setiap rupiah yang diambil untuk korupsi adalah setiap rupiah yang hilang untuk masyarakat memperbaiki kesejahteraan. ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×