Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapar Paripurna yang rencananya diselenggarakan hari ini, Kamis (27/7).
Dalam postur RAPBN-P, Banggar menyetujui defisit anggaran pemerintah nyaris di batas maksimal, yaitu sebesar 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Walaupun pemerintah memperkirakan (outlook) realisasi defisit nantinya hanya akan mencapai 2,67% dari PDB lantaran adanya faktor anggaran belanja yang tidak terserap secara alamiah.
Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pihaknya meyakini defisit anggaran pemerintah tak akan mencapai 2,92% dari PDB. Menurut Mirza, BI optimistis defisit anggaran akan ada di kisaran outlook 2,67% dari PDB.
"Pengalaman selama ini pemerintah berhasil mengendalikan defisit di level-level 2,5%-2,7% dari PDB," kata Mirza usai rapat kerja antara pemerintah dan BI dengan Banggar DPR, Rabu (26/7) malam.
Sekalipun defisit anggaran melebar ke 2,92% dari PDB, pihaknya pun tak khawatir akan menekan likuiditas akibat penarikan dana dari pasar keuangan dalam negeri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sebab kata Mirza, kondisi likuiditas perbankan saat ini cukup aman.
Mirza menyebut, perbankan masih kelebihan likuiditas di BI hampir Rp 400 triliun. Selain itu, "kalau likuiditas kan juga melihat suku bunga di pasar uang. Suku bunga JIBOR aman, swap rate juga stabil-stabil saja. Yield SPN (Surat Perbendaharaan Negara) juga aman, tidak ada gejolak," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
