Reporter: Agus Triyono | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. Pemerintah belakangan ini gencar menggenjot kerjasama perdagangan dan investasi dengan mitra secara bilateral atau kerjasama dua negara. Jurus ketok pintu langsung ke tiap negara dinilai lebih efektif ketimbang jalur diplomasi rombongan.
Beberapa kerjasama bilateral yang saat ini mereka genjot antara lain dengan China, Australia, Chile, Uni Eropa, dan Turki. Hasilnya mulai terlihat. Enam bulan pertama tahun ini saja, setidaknya komitmen investasi US$ 15 miliar sudah diraih Indonesia.
Pemerintah melihat, banyak potensi yang bisa didapat dari kerjasama bilateral tersebut. Kawasan Uni Eropa, sebagai contoh, mempunyai penduduk 530 juta jiwa dan kapasitas ekonomi US$ 18,5 triliun.
Untuk Chile, potensi besar juga bisa didapat Indonesia dari kerjasama yang dilakukan. Negara tersebut memiliki pendapatan per kapita
US$ 12.900, dan menjadi penghubung bagi Indonesia untuk menerobos pasar di kawasan Amerika Selatan.
Sementara itu untuk Turki, potensi besar bisa didapat dari populasi mereka yang mencapai lebih dari 80 juta jiwa. Populasi tersebut bisa menjadi potensi pasar besar bagi produk Indonesia.
Pembahasan perundingan kerjasama dua negara tersebut saat ini sedang dijalankan. Untuk kerjasama dengan Australia misalnya, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia di sela-sela KTT G-20 di Jerman. Kedua negara sepakat menuntaskan pembahasan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia akhir tahun 2017.
Pembahasan perundingan bahkan sudah dilakukan secara intensif. Sampai saat ini perwakilan kedua negara sudah bertemu sebanyak tujuh kali agar pembahasan bisa tuntas sesuai dengan target yang disepakati.
Dengan Turki, gong kerjasama Indonesia- Turki mulai ditabuh saat Presiden Jokowi bertemu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Turki akhir pekan kemarin. Hasilnya, Indonesia meraih komitmen investasi dari Turki senilai sekitar US$ 520 juta.
Rizal Affandi Lukman, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional menyatakan, gencarnya upaya pemerintah dalam membuat kerjasama ekonomi bilateral tersebut dilakukan karena perundingan model kerjasama tersebut cukup sederhana. Sebab, proses negosiasi hanya melibatkan kepentingan dua negara.
Bukan hanya itu, model kerjasama tersebut juga mampu memberikan manfaat cepat jika dibandingkan dengan kerjasama dalam bentuk regional maupun multilateral. Pasalnya, pembahasan kerjasama hanya melibatkan dua negara saja.
Di sisi lain, kerjasama multilateral dan regional biasanya melibatkan beberapa negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, acap terjadi komitmen yang terjalin dalam perjanjian multilateral dan regional seringkali sulit diwujudkan.
Pembenahan internal
Alhasil, upaya menggenjot perjanjian perdagangan dan investasi lewat kerjasama bilateral dianggap menjadi solusi yang lebih baik ketimbang mengandalkan kerjasama multilateral atau regional. "Walau intensif melakukan kerjasama bilateral, yang multilateral maupun regional tetap jalan, karena ini sifatnya melengkapi," ujar Rizal kepada KONTAN, Senin (10/7).
Hanya saja, Muhammad Faisal, Ekonom CORE menilai pemerintah jangan hanya fokus pada mengejar perjanjian bilateral dengan negara lain untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Menurutnya, ada hal mendasar yang semestinya juga jadi perhatian pemerintah sebelum menggaet investor asing ke Indonesia.
Ia berharap pemerintah membenahi sejumlah problem internal dengan memperbaiki daya saing industri dalam negeri. Sebab, apapun bentuk kerjasama yang dilakukan dengan negara lain, kalau daya saing industri dan produk dalam negeri rendah, kerjasama yang dilakukan justru tidak akan memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
