Reporter: Teodosius Domina | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Terdakwa kasus divonis hukuman penjara 6 tahun dan denda 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusan ini hakim juga menunjukkan ketegasannya terhadap politisi yang terbukti korupsi. Pasalnya majelis juga mencabut hak politik Putu.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I Putu Sudiartana berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata majelis.
Atas putusan ini, Putu tak akan mengajukan banding. "Saya mendukung penegakan hukum apapun keputusannya. Saya menerima. Saya tidak kecewa. Kalau salah, salah," ujar Putu usai sidang.
Ia pun sempat meminta maaf terhadap konstituennya di daerah pemilihan Bali. Putu merupakan anggota DPR Komisi III dari Partai Demokrat.
Menurut majelis Putu terbukti melanggar hukum sebagaimana dua dakwaan yang diajukan KPK, yaitu pemerimaan suap dan gratifikasi. Hal itu diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan terkait dengan dugaan gratifikasi, Putu terbukti melanggar Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
