Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah pekan ini mulai menggelar pertemuan awal Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan. Mereka membahas beberapa masalah, salah satunya mengenai modal awal Badan Pengelola Tapera.
Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, Komite Tapera mengusulkan agar dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelola Tapera bisa diberikan modal awal Rp 2,5 triliun. Modal awal tersebut, diharapkan bisa didapatkan dari dana PNBP Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan.
“Dengan modal awal tersebut diharapkan dalam menjalankan operasional saat mulai berjalan mereka tidak ambil tabungan perumahan dari masyarakat,” katanya di Jakarta, Selasa (4/4).
Maurin Sitorus, Sekretaris Sementara Komite Tapera mengatakan, usulan modal awal tersebut dibuat dengan beberapa perhitungan. Salah satunya, biaya operasional BP Tapera baik untuk personil maupun kelengkapannya yang per tahunnya mencapai Rp 95 miliar. “Dengan Rp 2,5 triliun dan dana operasional Rp 95 miliar per tahun, suku bunga 2,5%- 5,7%, cukup lah operasional dari pendapatan bunga modal awal,” katanya.
Sementara itu, Sri Mulyani, Menteri Keuangan belum memberikan lampu hijau atas usulan modal awal dari Komite Tapera tersebut. Pihaknya meminta agar sebelum modal awal diberikan, aset Bapertarum yang nantinya akan dilebur ke dalam BP Tapera bisa diaudit terlebih dulu. “Supaya jelas aset, neraca dan semuanya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
