kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kepastian proyek LRT tunggu keputusan Presiden


Rabu, 04 Mei 2016 / 22:23 WIB
Kepastian proyek LRT tunggu keputusan Presiden


Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Proyek pembangunan kereta ringan atawa light rail transit (LRT) Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) kembali terancam pelaksanaannya. Pasalnya, pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel kembali mencuat.

Kini, persoalannya terkait dengan tanggung jawab alokasi anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Alhasil, keputusan spesifikasi teknis ini akan dibawa ke rapat terbatas untuk diputuskan Presiden Joko Widodo.

Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan prasarana di luar Jakarta dengan kontraktor PT Adhi Karya Tbk tetap menjadi tanggung jawab APBN. "Ini akan tetap dibayar APBN. Karena, hasil rapat sebelumnya kami pikir bisa kita bayar (dengan APBD), tapi ternyata beda wilayah," katanya, Rabu (4/5).

Asal tahu saja, semula Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan telah menyepakati menggunakan spesifikasi rel standar gauge ketimbang narrow gauge. Pemprov juga sepakat untuk mendanai anggaran prasarana LRT baik yang ada di wilayah Jakarta maupun di luar Jakarta.

Adapun total panjang LRT Jabodebek sekitar 140 KM. Rinciannya, sepanjang 90 KM di wilayah Jakarta akan digarap PT Jakarta Propertindo, peusahaan BUMD. Sedangkan Adhi Karya akan menggarap prasarana di luar ibukora dengan panjang lintasan 50 KM.

Pria yang disapa Ahok ini mengatakan, kemampuan ABPD DKI tidak memungkinkan untuk mendanai prasarana yang menjadi tanggung jawab Adhi Karya. "Kami tidak akan bisa bayar juga, di luar wilayah (kewenangan). Jadi, kami akan prioritas dalam kota dulu," ujar dia.

Ia berharap, usulan ini segera direspons Presiden Jokowi sehingga pembangunan LRT dapat dioperasikan sebelum berlangsungnya Asian Games 2018. Selain itu, Pemprov DKI juga masih menunggu terbitnya revisi dua kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan LRT. "Makanya kami akan meminta diperbaiki dalam ratas," kata dia.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, persoalan pembangunan LRT saat ini masih terkendala mengenai anggaran untuk prasarana rel di luar Jakarta. "Jadi yang di luar wilayah DKI, daerah Cibubur ini belum diputuskan anggarannya darimana," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×