Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Tingkat kemudahan berusaha atau menjalankan bisnis di Indonesia masih terbilang rendah. Pasalnya, ada sejumlah kendala yang menghadang. Salah satunya adalah kendala pengurusan lahan.
Banyaknya masalah terkait administrasi kepemilikan tanah maupun lahan kerap menjadi batu sandungan untuk memudahkan investasi di suatu tempat. Padahal, pemerintah punya misi untuk menaikkan peringkat Easy of Doing Business (EoDB).
Terkait hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah melakukan upaya pendataan aset pertanahan dengan digitalisasi. Menteri ATR Sofyan Djalil mengakui, Kementerian ATR masih terkendala waktu untuk mempermudah registrasi aset guna meningkatkan EoDB.
"Untuk EoDB itu permasalahannya adalah registry of asset agar bisa dilakukan dengan cepat. Dengan sistem elektronik, jadi nati kita bisa cek sertifikat macem-macem itu cukup dengan website di internal," kata Sofyan Djalil.
Meski dirasa punya tantangan cukup sulit, Sofyan yakin bisa dilakukan dengan optimal sesuai dengan target.
"Kita harus capai target, ya insya Allah kita yakin. Yang bisa dilakukan sekarang ya dilakukan segera," ujar Sofyan.
Terpisah, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, R.B Agus Widjayanto, menjelaskan ATR tengah menggodok kebijakan untuk mempermudah proses permohonan pengurusan adaminstrasi lahan. Namun sayangnya, pria yang karib disapa Agus ini, belum mau berbicara ihwal target pemotongan untuk waktu pengurusan, bisa sampai efisien hingga berapa hari.
"Kami sedang susun kebijakan mempermudah dalam proses permohonan hak , belum tahu targetnya bisa jadi berapa hari lebih cepat. Tapi pastti prosesnya lebih cepat dan mudah," kata Agus pada KONTAN, Selasa (21/3).
Selain itu, Agus bilang saat ini ATR tengah menggenjot digitalisasi data lahan untuk mempermudah proses pengalihan lahan. Sertifikat juga nanti akan dijadikan secara digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
