Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
BOGOR. Pemerintah menggulirkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini mencakup tiga area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan berkeadilan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga, "harus betul-betul mengedepankan pemerataan," kata Darmin, Selasa (31/1).
Kebijakan berbasis lahan meliputi reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota, nelayan dan budidaya rumput laut. Sedangkan kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan information, communication and technology (ICT), ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah. Kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.
Darmin bilang, kebijakan reforma agraria ini sebenarnya sudah ada di dalam RPJMN tetapi belum disiapkan dengan dengan sistematik. "Kita dalam kaitan ini ada beberapa kebijakan lain yang sedang kita persiapkan, termasuk di dalamnya kebijakan mengenai pangan termasuk didalamnya kebijakan mengenai perkebunan," ujar Darmin.
Reforma agraria yang dibutuhkan bukan hanya kesempatan tetapi juga modal. Bagaimana memberikan modal kepada mereka terutama petani yang tidak punya lahan atau punya lahan tapi kecil. Pemerintah tidak akan membagi-bagikan begitu saja, tetapi membagikannya kepada kelompok-kelompok.
Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi dan membentuk pemerintahan land bank di perkotaan. Kebijakan itu untuk membangun rumah bagi masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh.
Untuk nelayan, pemerintah akan mensinergikan dengan para pengusaha. Sebagai contoh rumput laut, pemerintah akan memprioritaskan produksi kepada para nelayan, sementara untuk produksi didorong untuk melakukan investasi pengolahan.
Kebijakan Ekonomi Berkeadilan adalah melalui sistem perpajakan. Pajak progresif terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat dan profit yang besar sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan kebijakan afirmatif untuk membantu pihak yang lebih lemah.
Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pengusaha UMKM dalam rantai nilai pengadaan pemerintah, pemerintah akan mengubah basis pengadaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menjadi penciptaan pasar-pasar di mana masyarakat diberdayakan dalam memilih bantuan (Rights to Choose Program) yang mereka perlukan.
Pemerintah juga akan mencegah tergerusnya peranan warung-warung, toko dan pasar tradisional, dari ancaman pasar/toko modern bermodal kuat. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui skema koperasi yang mempunyai kemampuan manajemen dan daya saing tangguh (korporatisasi koperasi).
Dalam meningkatkan SDM melalui kegiatan vokasi, pemerintah telah menyiapkan untuk melakukan prbaikan. Sehingga bagi murid Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) tidak hanya mendapat sekedar ijazah setelah lulus, namun mendapat sertifikasi kompetensi di setiap tingkatnya. "Sehingga, kalau drop out, dia bisa mencari kerja karena punya sertifikat kompetensi," kata Darmin.
Presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja. "Kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan yang ingin kita wujudkan bukan kemakmuran orang per orang. Bukan kemakmuran hanya untuk sekelompk orang, bukan untuk satu golongan," kata Jokowi.
Jokowi menyebut ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan, yakni keberpihakan pada rakyat kecil, semangat gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
