Kabar terbaru kelanjutan rencana investasi UEA

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Indonesia melanjutkan tawaran investasi senilai US$ 5 miliar dari Uni Emirat Arab yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Energi Uni Emirat, Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui kepada Presiden Joko Widodo pada Mei lalu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar selaku penghubung investasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab mengatakan, pihaknya telah merampungkan Perjanjian Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sebagai karpet merah kerja sama ini.

Menurut Arcandra, tim dari pemerintah, yaitu dari Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, dan Bank Indonesia (BI) pada Sabtu (8/7) akan berada di Uni Emirat Arab selama dua hari untuk membicarakan empat poin penting dalam BIT tersebut. Poin pertama adalah terkait Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

“Yaitu apakah mereka bisa bawa secara langsung ke arbitrase apabila nanti terjadi dispute. Ini kami harus lihat UU. Kami harus patuh. Namun demikian, kami mencari celahnya juga. Nanti di sana perundingannya,” kata Arcandra saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian usai bertemu dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution guna membahas hal ini, Jumat (7/7) lalu.

Ia melanjutkan, poin selanjutnya yang akan dibahas oleh kedua pemerintah dalam BIT tersebut adalah terkait ekspropriasi. Pasalnya, Uni Emirat Arab sebelumnya meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia bahwa tidak akan ada ekspropriasi atau pengambilan aset oleh negara.

“Ketiga adalah penanganan yang sama (Equal Treatment) soal pengelolaan sumber daya alam di negara investor. Dan keempat, portofolio investasi dari UEA di pasar modal Indonesia. Mereka ingin ada proteksi juga, tapi kan kalo investasi di pasar modal sudah ada aturannya sendiri,” jelasnya.

Dalam pertemuan antara kedua negara, Arcandra mengatakan bahwa akan ada klarifikasi terkait pandangan Uni Emirat Arab soal keempat poin tersebut dan seberapa jauh negara tersebut bisa memahami Undang-Undang yang ada di Indonesia.

“Dan bagaimana nanti kami cari jalan tengahnya,” ucapnya.

Selain empat poin terkait perlindungan investasi tersebut, Arcandra mengatakan bahwa Uni Emirat Arab juga meminta penghapusan pajak berganda, “Double taxation itu ada di poin selanjutnya, sedang dikerjakan oleh Kemenkeu,” ujar dia.

Sementara terkait waktu kesepakatan, dirinya mengatakan bahwa diharapkan perjanjian antara kedua negara ini bisa secepatnya dilakukan. Mengingat adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk gencar menarik investasi asing.

“BIT adalah pintu gerbangnya. Kalau pintunya tidak kami buka, tidak bisa ditandatangani, berat investasi asing masuk,” ujarnya.

Arcandra mengatakan, investasi dari UEA ke Indonesia akan bergerak terutama ke sektor energi, seperti pengelolaan blok minyak dan gas (migas) hingga energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, UEA juga akan berinvestasi ke sektor pertanian, pengembangan ternak, dan infrastruktur perhubungan dengan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Soal nilai, Arcandra bilang bahwa tawaran investasi dari Uni Emirat Arab naik tiga kali lipat dari realisasi investasi negara tersebut di Indonesia sampai saat ini yang baru kurang dari US$ 2 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News