kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jusuf Kalla buka konferensi interpol di Bali


Senin, 07 November 2016 / 10:21 WIB
Jusuf Kalla buka konferensi interpol di Bali


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

NUSA DUA. Sidang Umum Interpol yang digelar pada hari ini, Senin (7/11/2016), di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, tak hanya dihadiri oleh perwakilan kepolisian dari berbagai negara.

Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, salah satunya Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pak JK akan membuka acara sidang umum Interpol," ujar Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Nusa Dua, Bali, Senin pagi.

Berdasarkan jadwal, Kalla bertolak dari Jakarta sekira pukul 06.30 WIB.

Selain itu, acara bertajuk "Setting a Global Roadmap for International Policing" itu juga dihadiri oleh Presiden International Criminal Police Organization (Interpol) Mireille Ballestrazzi, Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjadi pembicara utama.

Tito akan menyampaikan soal isu terorisme, sementara Susi akan menyampaikan permasalahan illegal fishing.

Secara garis besar, ada tiga isu dunia yang akan dibahas dalam forum tersebut.

Isu-isu tersebut terkait terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan terorganisir.

Sidang Umum Interpol akan digelar hingga Kamis (10/11).

Sebanyak 162 dari 190 negara peserta Interpol mengirim perwakilannya ke acara ini.

Sementara itu, total delegasi dan non delegasi yang sudah mendaftarakan diri sebanyak 1.360 orang.

Dalam kegiatan ini, tak hanya Polri yang terlibat aktif sebagai penyelenggara.

Sidang umum ini juga didukung oleh sekitar 22 kementerian dan lembaga antara lain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Perdagangan. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×