Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo tak main-main dengan targetnya memperbaiki indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia. Dalam rapat terbatas akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Rabu (29/3), Presiden meminta agar Indonesia tak berpuas diri dengan prestasi saat ini, yakni naik 15 peringkat menjadi posisi ke 91 dari sebelumnya di 106.
"Perlu saya ingatkan, target kita masuk ke 40 besar. Meski saat ini Indonesia menjadi top reformer dalam Laporan Doing Business 2017, kita perlu tunjukkan Indonesia mampu melakukan reformasi yang lebih cepat lagi dalam kemudahan berusaha dan berinvestasi," tandas Presiden.
Maka itu, Presiden menginstruksikan para menteri agar fokus dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Yakni dengan melakukan perbaikan 10 indikator penilaian Bank Dunia atas kemudahan berusaha di suatu negara.
“Perbaikan di setiap indikator harus jadi prioritas kementerian atau lembaga sehingga penanganannya lebih fokus dan upaya perbaikan di setiap indikator harus diberikan target yang konkret, target yang jelas," tegas Presiden.
Deregulasi kebijakan, utamanya yang menghambat investasi, juga harus terus dilakukan. Presiden mengingatkan, regulasi yang berbelit-belit justru akan menyulitkan diri sendiri dan akan menyebabkan ketertinggalan dalam persaingan global dengan negara-negara lainnya. Jadi, "Peraturan-peraturan yang baru yang terus bermunculan harusnya sudah tidak ada lagi yang akan semakin menambah persoalan,” ujarnya.
Menurut Presiden, untuk mendukung kemudahan usaha, regulasi harus stabil, harus dikonsultasikan ke publik secara transparan dan jelas. “Jangan tahu-tahu aturan keluar mendadak, keluar Peraturan Menteri yang bikin kaget semua, bikin ramai semuanya,” ujar Presiden.
Jika merujuk target Presiden Joko Widodo, peringkat Ease of Doing Business di Indonesia tahun ini harus bisa naik ke 40.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
