kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi melobi India untuk menurunkan bea masuk CPO


Kamis, 31 Mei 2018 / 12:02 WIB
Jokowi melobi India untuk menurunkan bea masuk CPO
ILUSTRASI. KUNJUNGAN KENEGARAAN PM INDIA


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi ke Indonesia, Rabu (30/5) menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama dengan pemerintah dan swasta.

Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memanfaatkan momentum ini untuk lobi-lobi, khususnya terkait investasi dan perdagangan. Jokowi meminta India meninjau kembali kebijakan kenaikan bea masuk (BM) impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Permintaan itu merupakan buntut dari kebijakan India mengerek BM CPO sebanyak tiga kali dalam waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Akibatnya kini bea masuk CPO India menjadi 44% dan produk olahannya sebesar 54%.

Kebijakan ini langsung menekan kinerja ekspor CPO. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor komoditas lemak, minyak hewani/nabati ke India sepanjang Januari-April 2018 hanya US$ 1,1 miliar. Angka itu turun 33,28% dibanding periode sama tahun 2017 yang sebesar US$ 1,65 miliar. Sebagian besar kelompok barang ini berupa CPO dan turunannya.

"Secara khusus saya meminta perhatian PM Modi atas tingginya tarif impor produk kelapa sawit," kata Jokowi, Rabu (30/5).

Menurut Jokowi, PM Modi telah menyanggupi untuk mengkaji ulang peraturan tersebut. Tentu saja, realisasi keputusan penurunan tarif BM masih menunggu PM Modi kembali ke negaranya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kenaikan bea masuk CPO oleh Pemerintah India sudah terlalu tinggi. Akibatnya, ekspor CPO ke India merosot. "Sudah tiga kali naik rasanya selama satu tahun setengah ini. Kita ingin supaya jangan supaya dibebani bea masuk tinggi begitu. Bisa kerja sama dengan melakukan perdagangan dan investasi ke sini supaya dua-duanya untung," jelas Darmin di Kompleks Istana Negara.

Untuk investasi, pemerintah menawarkan kepada India untuk mendirikan perusahaan obat-obatan. Sebagai tahap awal dan bentuk keseriusan, pemerintah akan impor obat dari India selama dua tahun ke depan. Setelah itu, investor India wajib mendirikan pabrik obat di Indonesia. Dalam hal ini PT Kalbe Farma sudah menandatangani nota kesepahamanan dengan The Himalaya Drug Company.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×