Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Salah satunya di bidang hukum.
Dalam Refleksi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi- JK, Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, salah satu pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah mendapatkan laporan tentang banyaknya dugaan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah membentuk desk khusus untuk menangani permasalahan HAM di Papua tersebut. Tapi, sampai saat ini pemerintah tetap mengalami kesulitan mengungkap dugaan kasus pelanggaran HAM tersebut.
"Walau kami sungguh- sungguh ingin ini segera tuntas, tapi kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan," katanya di Jakarta, Kamis (19/10).
Pasalnya Wiranto bilang, pemerintah menghadapi kendala. Salah satunya kendala dari pengumpulan alat bukti dan saksi yang minim.
Wiranto mengatakan, laporan kasus peristiwa pelanggaran HAM Papua merupakan peristiwa lama. Masalah tersebut membuat pengumpulan bukti dan saksi sulit. "Selain itu, kalau ada yang meninggal, mau diotopsi , adat di sana tidak mengizinkan, ini yang mengganggu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
