Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalan laporan hasil Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) semester II tahun 2016.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden menginginkan pemerintahan yang dipimpinnya transparan serta kredibel. Bila ada permasalahan segera diselesaikan. "Beliau (Presiden) langsung memerintahkan kepada beberapa Menteri terkait, kepada Menko untuk menindaklanjuti," kata Pramono, Senin (17/4).
Pramono mencontohkan, status WTP untuk pemerintah daerah. Tahun lalu masih dikisaran 46%-47% sekarang sudah naik menjadi 58%. Namun Presiden tetap mengharapkan untuk ditingkatkan jumlahnya. Dengan peningkatan jumlah WTP itu transparansi yang menjadi kunci dari perbaikan pemerintahan ini dapat tercapai.
Sekadar catatan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undngan senilai Rp 19,48 triliun.
Dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan permasalahan yang berdampak finansial mencapai Rp 12,59 triliun, rinciannya yang jelas-jelas merugikan kerugian negara senilai Rp 1,37 triliun, berpotensi kerugian negara sekitar Rp 6,55 triliun dan kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp 4,66 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
