Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Pemerintah menjanjikan akan memberikan penghargaan kepada daerah yang melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Janji tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Dalam peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Jokowi 14 September lalu tersebut, penghargaan bisa dalam bentuk fiskal. Penghargaan tersebut akan diberikan dengan syarat; pemerintah daerah berinovasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan mereka, pelayanan mereka ke masyarakat dan berinovasi dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Selain itu, inovasi juga harus mengandung unsur pembaharuan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah, tidak memberikan beban kepada masyarakat serta dapat juga diterapkan di daerah lain.
Untuk menilai apakah kerja inovasi yang dilakukan daerah tersebut benar- benar bermanfaat dan baru, penilaian pun tidak asal. Penilaian dilakukan oleh tim independen yang dibentuk secara insidental. Tim beranggotakan akademisi dan pakar sesuai bidang yang diinovasi.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk menjadikan pemerintahan di daerah efisien. "Agar daerah bisa maju," katanya di Komplek Istana Negara, Kamis (28/9).
Tjahjo mengatakan, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi sebenarnya sudah berharap agar daerah bisa berionvasi dalam menjalankan pemerintahannya pada saat mengumpulkan mereka di Istana Bogor tahun 2015.
Tapi harapan tersebut belum terwujud. "Setelah itu malah hasilnya penyerapan terhambat karena masalah hukum," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
