Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggelar rapat kerja nasional II Adkasi dan Workshop Nasional 2018, Selasa (27/3).
Terdapat sejumlah poin yang sedang dipersiapkan untuk diajukan ke pemerintah demi meningkatkan kinerja dan fungsi DPRD.
Ketua Umum Adkasi, Lukman Said menyampaikan Rakernas ini bakal mengeluarkan sejumlah rekomendasi ke pemerintah, di antaranya adalah kebersihan proses pilkada, meningkatkan gaji honorer, reformasi agraria, dan revisi Undang Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kebersihan proses pilkada menjadi perhatian asosiasi lantaran banyaknya persaingan politik yang berlangsung, serta mahalnya biaya politik rentan menganggu pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun ini.
Sedangkan reformasi agraria yang ia maksud adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan daerah dengan memperbaiki alur kas dan pajak dari lahan hasil komoditas seperti kelapa sawit dan pertambangan.
Hal ini berkaitan dengan niat Adkasi untuk melayangkan revisi UU 33/2004. "Selama ini pajak dan pendapatan disalurkan ke pemerintah pusat, dan pemerintahan daerah yang memiliki lahan dan pekerjanya mendapatkan porsi yang sedikit," jelas Lukman kepada Kontan.co.id, Selasa (27/3).
Rakernas yang berlangsung dua hari dari 27-28 Maret ini mengusung tema peran aktif DPRD Kabupaten dalam mendukung Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hadir dalam pembukaan acara ini adalah Presiden RI Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkopolhukam, Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution, Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Adapun perwakilan dari seluruh anggota DPRD kabupaten di Indonesia juga ikut hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
