Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang perlu ditangani dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh.Tentu saja mengatasi kemiskinan bukan hal yang mudah bagi pemerintah. Apalagi dengan misi memberikan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran.
Hal tersebut bukan hanya membutuhkan data penerima yang valid, melainkan juga membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran bansos. Voucher pangan menjadi salah satu program bansos yang membutuhkan sarana dan prasarana terintegrasi agar lebih tepat sasaran.
Target memberikan voucher pangan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018 tentu bukan hal yang mudah. Menurut peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, masih ada jurus lain untuk jika voucher pangan pemerintah belum bisa dijalankan sesuai target.
Faisal mengatakan, pemerintah bisa memperkuat kembali program Rastra (beras sejahtera) yang selama ini sudah berjalan. Ia bilang, distribusi rastra masih dimungkinkan menjangkau daerah-daerah yang memang belum bisa dipersiapkan untuk voucher pangan.
Namun yang mesti diperhatikan pemerintah untuk hal ini adalah kemutakhiran data. Mekanisme distribusi Rastra di luar Pulau Jawa perlu diperbaiki. "Sementara tetap pada program Rastra, karena pada daerah yang infrastrukturnya terbatas, prorgam ini bisa dimaksimalkan," kata Faisal kepada KONTAN, Minggu (13/8).
Menurut Faisal, pemerintah semestinya tak hanya menggenjot pemberian bansos. Menurutnya, agar kemiskinan tak terus meningkat, pemerintah harus menyediakan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah.
Ia melihat ketersediaan lapangan kerja berupa usaha mikro untuk kelas bawah masih terkendala dengan pembiaayan. Masyarakat kelas bawah yang umumnya masih sulit mengakses perbankan sebagai pendanaan usaha mikro. "Saya kira pemerintah penting untuk menjembatani dengan mekanisme perbankan untuk pendanaan mereka berusaha," jelasnya.
Dia juga berharap pemerintah bisa memberikan berkah dari pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya,pemerinta bisa melakukan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat miskin untuk proyek infrastruktur yang sedang berjalan. "Jadi program percepatan infrastruktur bukan hanya untuk multiplier effect tapi juga untuk menyediakan pekerjaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
