Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Indonesia Corruption Watch menilai naiknya tren vonis ringan terhadap koruptor semakin mengkhawatirkan.
Berdasarkan penelusuran ICW, sejak tahun 2013 hingga 2015, terdakwa yang divonis ringan semakin banyak.
"Pada 2015, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan, yaitu 1-4 tahun, sebanyak 401 terdakwa," ujar peneliti ICW Aradila Caesar di kantor ICW, Jakarta, Minggu (7/2/2016).
Sementara itu total terdakwa yang dinyatakan bersalah yaitu 461 orang. Jumlah tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 372 terdakwa.
Arad mengatakan, rata-rata putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana korupsi sebesar 2 tahun 2 bulan untuk tahun 2015. Sementara untuk tahun 2014, rata-rata vonis hakim sebesar 2 tahun 8 bulan.
"Makin ke sini makin turun. Kami tidak tahu, tahun 2016 jangan-jangan bebas semua (koruptor)," kata Arad.
Kecilnya vonis hakim diduga disebabkan karena tuntutan jaksa yang juga rendah. Untuk tahun 2015, rata-rata jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun. Hal tersebut ironis dengan vonis berat yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Pada tahun 2014, terdakwa yang divonis berat dengan hukuman di atas 10 tahun sebanyak 56 orang. Kemudian pada 2015 menurun drastis menjadi 3 orang.
Menurut Arad, angka tersebut berkolerasi dengan banyaknya penyelenggara negara yang dijerat Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pasal tersebut, hukuman minimalnya hanya satu tahun. Oleh karena itu, ia menganggap revisi UU Tipikor terutama Pasal 3 perlu dilakukan agar minimal hukuman bisa lebih besar.
"Sementara di Pasal 2 yang biasanya swasta, itu (hukuman) minimalnya empat tahun," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
