Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rekaman percakapan yang diduga antara Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dinilai merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara politik. Untuk mencegahnya, Presiden Jokowi disarankan segera merespons dan mengambil tindakan tegas jika dugaan mengenai bagi-bagi fee dari proyek LNG di Banten itu benar terjadi.
"Misalnya Presiden tidak mengklarifikasi, ini akan jadi bom waktu untuk pemerintah,” kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo dalam keterangan yang diterima KONTAN, Kamis (3/5).
Adnan menjelaskan, citra Rini Soemarno kini semakin buruk karena sebelumnya sudah dikenal sebagai menteri yang banyak mendapat kritik. Bahkan, sudah dua tahun ini DPR enggan menggelar rapat dengan Rini Soemarno, sehingga pengawasannya tidak maksimal.
Karena itu, lanjut Adnan, sudah waktunya Presiden mengevaluasi kinerja Rini Soemarno. “Ini merupakan ujian bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mendesain sebuah BUMN yang sehat,” ungkapnya.
Selain bakal berdampak buruk secara politik, lanjut Adnan, kasus rekaman Rini juga bisa menurunkan kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia.
Pasalnya, banyak keputusan strategis di BUMN diambil berdasarkan alasan politik dan satu contohnya adalah keputusan Rini Soemarno merombak direksi PT Pertamina.
"Saya kira akan muncul banyak sekali hipotesis liar bahwa BUMN adalah sapi perahan. Kalau pengambilan keputusannya itu di ruang yang gelap, maka investornya akan kabur,” ungkap Adnan.
Rini membantah
Namun, Rini Soemarno telah menjelaskan maksud dari obrolan dirinya dengan Sofyan Basir yang tersebar dalam sebuah rekaman suara di media sosial belum lama ini.
Menurut Rini, konteks obrolan saat itu adalah dalam rangka mengupayakan BUMN bisa dapat saham melalui kerja sama investasi proyek penyediaan energi.
"Pak Jusuf Kalla juga sudah mengatakan, kami memang ada pembicaraan bahwa BUMN harus dapat saham," kata Rini seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/5).
Rencana investasi proyek penyediaan energi yang dimaksud melibatkan PLN serta Pertamina, bekerja sama dengan PT Bumi Sarana Migas milik Kalla Group, perusahaan keluarga Jusuf Kalla. Menurut Rini, obrolan itu bertujuan untuk memastikan investasi secara maksimal bermanfaat bagi PLN.
Atas kasus tersebut, Rini telah melaporkan melalui kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri pada akhir April 2018. Dalam laporannya, Rini mengadukan pihak yang sengaja mengedit serta menyebarkan rekaman yang sudah terjadi setahun lalu itu karena menyebabkan timbulnya persepsi negatif di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
