kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hadapi evaluasi GSP AS, pemerintah gencarkan sosialisasi kepada pengusaha


Senin, 09 Juli 2018 / 21:23 WIB
Hadapi evaluasi GSP AS, pemerintah gencarkan sosialisasi kepada pengusaha
ILUSTRASI. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto


Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan melakukan evaluasi terhadap 124 sektor Generalized System of Preference (GSP). Berdasarkam hasil pengamatan pemerintah AS terdapat berbagai catatan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi untuk memaksimalkan GSP tersebut.

"Barang yang GSP-nya tidak termanfaatkan perlu kita sosialisasikan, perlu kita dorong supaya dimanfaatkan secara maksimal yang GSP-nya tidak termanfaatkan perlu kita sosialisasikan, perlu kita dorong supaya dimanfaatkan secara maksimal," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di DPR, Senin (9/7).

Berbagai komoditas dinilai belum memanfaatkan GSP dengan maksimal. Salah satu komoditas yang masih kurang pemanfaatannya adalah udang. Mengatasi hal tersebut, Airlangga bilang akan melakukan sosialisasi terhadap pengusaha. Pasalnya keputusan pemanfaatan GSP tersebut berada pada pengusaha yang akan mengekspor produknya ke AS.

Peninjauan kembali GSP AS tersebut bakan berdampak kepada beberapa komoditas ekspor andalan Indonesia. "Kalau kita ekspor kan yang paling penting tekstil dan garment, footwear dan apparel, kemudian ada stainless steel yang sekarang meningkat dan karet dan barang dari karet," jelas Airlangga.

Selain itu ada pula barang yang telah dikenai tambaan bea masuk sebelum evaluasi GSP di AS. Airlangga bilang saat ini produk kertas Indonesia sudah dikenai bea masuk anti dumping oleh AS.

Meski begitu, evaluasi GSP yang dilakukan oleh AS tidak berkaitan dengan perang dagang antara AS dengan China. Evaluasi GSP dilakukan oleh AS secara periodik.

Airlangga pun bilang Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara yang akan dievaluasi oleh AS. "Ada tiga negara lain, semua negara yang mendapatkan GSP secara periodik akan di-review," jelas Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×