Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - Target anggaran 2018 sudah keluar. Banyak pos-pos belanja yang layak dicermati di tahun depan. Salah satunya: anggaran bantuan sosial di tahun depan.
Setahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla melonjak. Tak hanya dari sisi anggaran, tapi juga kenaikan jumlah penerima kebijakan populis juga naik.
Selain mengguyur masyarakat dengan bantuan sosial (bansos), pemerintah juga akan memberikan tunjangan hari raya (THR) ke pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan menaikkan biaya lauk pauk anggota TNI dan Polri.
Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan jumlah penerima bantuan sosial. Misal, jumlah penerima program keluarga harapan alis PKH dari 6 juta keluarga penerima manfaat alias KPM di tahun 2017 menjadi 10 juta di tahun 2018.
Menteri Keuangan Sri Mul-yani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran PKH tahun depan 2018 naik 56% dibanding tahun 2017. Yakni dari Rp 11,34 triliun di 2017 menjadi Rp 17,3 triliun di 2018.
Sementara anggaran kartu pangan mencapai Rp 13,5 triliun untuk 10 juta penerima. Tak bertambah dibanding 2017 karena anggaran ini merupakan perubahan skema pemberian beras sejahtera (Rastra) yang tahun ini baru tersalurkan 1,28 juta keluarga.Target yang sama juga juga ditebar untuk bantuan pangan non tunai (kartu pangan).
Adapun, alokasi dana untuk program jaminan kesehatan Rp 25,5 triliun untuk 92,4 juta orang dan program Indonesia pintar sebanyak Rp 10,8 triliun 19,7 juta orang. "Bantuan ini akan menyentuh 40% masyarakat miskin terbawah," tandas Menkeu, Rabu (16/8). Selain itu, kenaikan anggaran bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai kenaikan target bansos pada 2018 cukup signifikan. "Ada kekhawatiran ini terjadi hanya menjelang pemilu saja," kata Faisal. Nah, agar efektif menekan kemiskinan, pemerintah harus memperbaiki basis data agar bansos tak salah sasaran karena data tidak valid.
Adapun Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arie Sujito menilai akselerasi pengentasan kemiskinan merupakan antisipasi Presiden Jokowi agar tak menjadi senjata oposisi yang terus menyerang pemerintah. "Jika pengentasan kemiskinan terbengkalai, malah bisa jadi bumerang pemerintah Jokowi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
