Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, anggaran subsidi berpotensi membengkak. Hal itu sejalan dengan harga minyak mentah dunia yang meningkat dan keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga premium hingga akhir tahun nanti.
Lana mengatakan, saat ini, harga minyak mentah dunia sekitar US$ 51-US$ 56 per barel, berada di atas harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price atau ICP) yang dalam APBN-P 2017 ditetapkan sebesar 45 per barel. Bahkan, harga minyak mentah dunia hingga akhir tahun masih berpotensi meningkat.
Sementara harga premium sudah lama tidak dinaikkan dan pemerintah menjanjikan tidak akan menaikkan hingga akhir tahun. "Ini bisa mengganggu (anggaran subsidi BBM)," kata Lana kepada KONTAN, Minggu (1/10).
Meski tak menghitung potensi pembengkakkannya, Lana menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran lain untuk menutup potensi pembengkakan anggaran subsidi BBM.
Misalnya, dengan mengalihkan anggaran subsidi listrik jika ada sisa, ke subsidi BBM. Apalagi, pemerintah juga telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik 900 volt ampere (VA) hingga akhir tahun.
"Sebab kalau tidak direalokasi akan jadi dana iddle juga," tambah dia.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi subsidi energi hingga 31 Agustus tercatat mencapai Rp 50,4 triliun atau 56% dari target dalam APBN-P 2017. Jumlah itu terdiri dari realisasi subsidi BBM sebesar Rp 26,9 triliun dari target Rp 44,5 triliun dan realisasi subsidi listrik Rp 23,4 triliun dari target Rp 45,4 triliun.
Dengan demikian, pemerintah tinggal memiliki sisa anggaran subsidi energi sebesar Rp 39,5 triliun lagi hingga akhir tahun. Secara rinci, sisa anggaran subsidi BBM hingga akhir tahun sebesar Rp 17,6 triliun dan sisa anggaran subsidi listrik Rp 22 triliun.
Lana bilang, jika sisa anggaran subsidi listrik juga tidak cukup untuk menutup potensi pembengkakan itu, maka pilihan lainnya adalah pemerintah menunda pembayaran subsidi ke PT Pertamina atau menahan belaja lainnya demi menjaga defisit anggaran. Konsekuensinya, belanja pemerintah akan tertahan.
Lana juga mengatakan, pemerintah juga bisa meniadakan premium dengan mengganti pertalite atau pertamax. Namun hal ini juga berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
