kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Demokrat: Wajar SBY beri arahan proyek e-KTP


Jumat, 07 April 2017 / 17:03 WIB
Demokrat: Wajar SBY beri arahan proyek e-KTP


Reporter: Dupla Kartini | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, instruksi Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait proyek e-KTP untuk menyukseskan program kerja pemerintah. Saat proyek e-KTP dicanangkan, SBY masih menjabat sebagai Presiden RI.

Oleh karena itu, kata Agus, wajar jika SBY memberi arahan kepada Ketua Fraksi Demokrat di DPR saat itu, Anas Urbaningrum.

"Rasanya sebagai Presiden sudah sewajarnya memberikan arahan kepada parpolnya untuk menyukseskan pekerjaan pemerintah, sama pun seluruh presiden akan memberikan arahan kepada partai pendukungnya untuk menyukseskan seluruh pekerjaan yang dicanangkan," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/4).

Agus mengatakan, tak mungkin ada Presiden yang ingin program kerjanya tak mendapat dukungan penuh dari partai pendukungnya. Ia meminta publik tidak menafsirkan secara negatif pernyataan Anas saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (6/4).

"Ini kan sesuatu hal yang biasa dilakukan, sehingga hal seperti itu lumrah dilakukan oleh seorang presiden bahwa memberikan arahan untuk partai pendukungnya untuk menyukseskan program pemerintah," lanjut Agus.

Sebelumnya, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, tak ada atensi khusus Partai Demokrat selama proses pembahasan dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Namun, Anas mengaku menerima arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY meminta Anas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat mendukung proyek tersebut. "Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," ujar Anas, saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4).

(Rakhmat Nur Hakim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×