Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengajak pemerintah dan otoritas terkait menekan dana asing di sistem finansial domestik. Pasalnya, jumlah hot money di surat berharga negara (SBN) dan pasar modal Indonesia terlalu besar dan yang tertinggi dibandingkan negara lain. Inilah penyebab nilai tukar rupiah melemah paling dalam dibandingkan mata uang negara tetangga saat dollar Amerika Serikat (AS) menguat.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, porsi asing di SBN pada 25 Maret 2015 adalah 38,4% atau sebesar Rp 499,47 triliun. Kepemilikan asing pernah mencapai angkat tertinggi, yaitu pada 30 Januari dan 25 Februari tahun ini, masing-masing 40,25% (Rp 500,83 triliun) dan 40,17% (Rp 508,34 triliun).
Di pasar modal, jumlah dana asing yang berbiak di efek rupiah pada 27 Februari 2015 mencapai Rp 2.000,91 triliun atau 60,06% dari total. Jumlah itu juga meningkat 24,38% setahun terakhir.
Gubernur BI Agus Martowardojo menilai, kepemilikan asing sudah berada di level tak sehat. "Idealnya porsi asing di SBN di bawah 30%," ujarnya akhir pekan lalu. Indonesia, di antara negara berkembang lainnya, termasuk negara dengan porsi asing tertinggi. Yang lebih tinggi dari Indonesia hanyalah Afrika Selatan. Bahkan, porsi asing dalam surat utang pemerintah India hanya 7%.
Hal ini memang mengkhawatirkan karena investor asing bisa setiap saat menarik dananya dari pasar obligasi pemerintah. Ketika hot money keluar, rupiah akan tertekan karena asing akan menukarkan kembali uangnya dalam dollar AS. Kondisi ketidakpastian eksternal yang utamanya bersumber dari rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS The Fed tidak bersahabat bagi negara yang porsi kepemilikan asing tinggi.
Maka dari itu, Agus meminta semua otoritas terkait mendorong peranan investor lokal. Masyarakat Indonesia punya potensi mendongkrak pemilikan lokal di SBN maupun pasar modal. Lihat saja, dana simpanan masyarakat di perbankan mencapai sekitar Rp 4.106,36 triliun per Januari 2015, atau tumbuh 14,23% dalam setahun terakhir. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberi kesempatan yang lebih besar bagi investor lokal ambil peran di SBN dan pasar modal.
Bahkan kalau memungkinkan, bisa digunakan instrumen selain SBN, yaitu pinjaman langsung kepada institusi luar negeri. "Ini adalah satu hal yang memang dikelola antara pemerintah dan BI," terang Agus.
Masih aman
Direktur Strategis dan Portofolio Utang DJPPR Kemkeu Schneider Siahaan bilang, keberadaan investor asing dan lokal tidak relevan dalam pembiayaan SBN. "Yang paling penting karakteristik investor," kata Schneider.
Pemerintah menginginkan investor yang tetap menanamkan uangnya dalam segala kondisi ekonomi atau investor yang loyal mendanai pembangunan. Schneider beranggapan, pemerintah masih nyaman karena karakteristik investor asing masih didominasi oleh investor yang loyal. Kalaupun ada investor yang tidak loyal dan keluar, Kemkeu bersama dengan BI telah mempersiapkan Bond Stabilization Framework (BSF).
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual sependapat, porsi asing harus dibatasi di bawah 30%. Dalam alokasi penjatahan SBN, pemerintah mengarahkan strategi untuk menarik investor lokal. Banyak instrumen lokal yang berpotensi digaet masuk ke obligasi seperti dana pensiun dan asuransi.
SBN Indonesia ada yang memiliki tenor 5 tahun dan 10 tahun. "Perusahaan dana pensiun dan asuransi yang karakteristiknya lebih panjang harusnya bisa masuk," tandas David. Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, ketergantungan Indonesia terhadap asing tinggi untuk membiayai defisit fiskal ataupun defisit transaksi berjalan. Kini tinggal usaha pemerintah untuk membuat nyaman para investor asing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
