kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Butuh investasi US$ 500 M atasi infrastruktur RI


Selasa, 25 Juli 2017 / 11:32 WIB
Butuh investasi US$ 500 M atasi infrastruktur RI


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Peningkatan demografi Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan China dan Thailand. Hal tersebut membuat tekanan terhadap pembangunan infrastruktur di Tanah Air lebih tinggi.

Bank Dunia (World Bank) menghitung, setidaknya dibutuhkan investasi mencapai US$ 500 miliar untuk menutupi kesenjangan infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Presiden World Bank Group Jim Yong Kim.

"Kami perkirakan Indonesia harus investasi US$ 500 miliar dalam lima tahun ke depan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur. Itu berarti pembelanjaan infrastruktur meningkat dari 2% terhadap PDB menjadi 4,7% terhadap PDB," kata Kim saat sambutan dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum (IIFF) di Hotel Fairmont, Selasa (25/7).

Lebih lanjut ia menyebut, 78% masyarakat di Indonesia belum memiliki akses terhadap pipa air dan 40% masyarakat pedesaan belum memiliki akses jalan aspal. Tak hanya itu, di wilayah terpencil, masyarakatnya belum akses terhadap listrik.

Menurut Kim, ekonomi Indonesia saat ini naik 10 kali lipat dibanding tahun 1990-an. Hal ini membuat seluruh negara melihat Indonesia karena pertumbuhannya memberikan daya tarik bagi dunia.

Ia melanjutkan, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi itu, Indonesia harus menjawab tantangan pembangunan infrastruktur. "Kesenjangan infrastruktur di Indonesia menjadi tantangan dan kesempatan," kata dia.

Sayangnya, anggaran infrastruktur dari pemerintah tidak mencukupi. Sebab, penerimaan pajak belum optimal, belanja yang belum efisien, dan adanya batasan defisit fiskal sebesar 3% terhadap PDB.

Kim mengatakan, upaya pungutan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini masih kurang dari 50% dari potensi yang ada dan rasio pajak terhadap PDB turun dari 11,4% menjadi 10,4%.

Pungutan pajak di Indonesia lanjutnya, lebih rendah dari Filipina. Padahal tantangannya sama dengan Indonesia. "Jadi kami dorong pemerintah dalam reformasi perpajakan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×