kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

BPTJ tarik swasta investasi transportasi Jabodetabek


Minggu, 18 Februari 2018 / 20:06 WIB
BPTJ tarik swasta investasi transportasi Jabodetabek
ILUSTRASI. PEMBANGUNAN SKY BRIDGE BANDARA SMB II


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah mengebut aturan hukum transportasi di DKI Jakarta dan daerah penyangga. Bentuknya, rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang Rencana Investasi Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono menjelaskan, aturan ini akan mengatur rencana induk (masterplan) pembangunan transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Aturan ini terkait dengan konsep sarana dan prasana transportasi masal jangka menengah sampai jangka panjang.

"Pengaturan ini terkait untuk LRT, BRT, Bus Transjabodetabek, fly over, intermoda, ticketing system, pelabuhan penyeberangan," kata Bambang kepada KONTAN, Minggu (18/2).

Selain itu, dalam aturan ini BPTJ telah memetakan lokasi untuk transit oriented development (TOD). Tercatat, ada 47 TOD yang akan dibangun bersama pengembang swasta di Jabodetabek. Maka itu, rencana payung hukum RITJ sebagai penegasan sumber pendanaan pengembangan seluruh sarana dan prasarana transportasi di ibu kota dan daerah penyangga sekitarnya.

"Sumber pendanaannya akan macam-macam, ada dari pemerintah, swasta, bahkan saya dorong untuk swasta lebih banyak masuk, agar sebagai Unsolicited Project," jelas Bambang.

Bambang berujar, BPTJ telah meminta kepakatan pemimpin daerah tingkat di delapan kota/kabupaten dan tiga gubernur yang membawahi. Saat ini pihaknya juga tengah meminta persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait, makanya ia optimistis payung hukum tersebut bisa segera rampung.

"Perpresnya kita akan segera diajukan ke Presiden untuk bisa ditandatangani, kita targetkan Februari ini bisa disahkan," pungkas Bambang.

Terpisah, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar transportasi masal terintegrasi sukses diimplementasikan. Pertama, pemerintah harus menyediakan transportasi masal mulai dari skala perumahan.
Ini guna mereduksi penggunaan pribadi dari rumah hingga prasarana transportasi utama.

"Ini bisa dilakukan, sebagai contoh Perum PPD sudah mulai masuk ke perumahan untuk akomodir masyarakat hingga simpul kota. Jadi pemerintah hanya menyediakan subsidi untuk transportasi berbasis jalan," jelas Djoko.

Kedua, untuk pengembangan loop line jalur KRL Jabodetabek pemerintah mesi turun tangan. Lantaran selama ini PT. KAI selaku pengembang sekaligus operator jalur KRL ia nilai sudah kewalahan.

"Untuk pengembangannya biar diserahkan ke BPTJ saja," tukas Djoko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×