Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, ada empat prioritas kebijakan yang patut ditempuh guna memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional.
Pertama, terkait kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air. Dari sisi kebijakan energi, BI merekomendasikan agar kebijakan terus diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan energi primer dan meningkatkan pernan energi baru terbarukan.
Dari sisi ketahanan pangan, kebijakan untuk membenahi tata niaga impor dan penyelesaian permasalahan distribusi bahan kebutuhan pokok diperkukan dalam jangka pendek guna menjamin ketersediaan pasokan dan mencegah kesenjangan pasokan saat permintaan meningkat dan produk terganggu.
"Namun, di saat bersamaan, kebijakan jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, yakni antara lain melalui modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kinerja pertanian di daerah pedesaan melalui program klaster juga perlu dilakukan untuk menopang kemandirian dan ketahanan pangan," kata Agus dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/11) malam.
Sementara kebijakan memperkuat ketersediaan air bersih perlu memperoleh perhatian karena akan berkaitan dengan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan.
Prioritas kebijakan kedua, yaitu kebijakan industrialisasi, tidak hanya terbatas pada sektor industri pengolahan tetapi juga berlaku untuk sektor unggulan lainnya.
Menurut Agus, kebijakan industrialisasi juga perlu diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor industri yang memiliki keterkaitan yang panjang dengan berbagai sektor lain, memperluas ruang inovasi dan kreasi termasuk pada industri kreatif industri.
Apalagi untuk industri yang memberikan nilai tambah namun tetap menyerap tenaga kerja yang tinggi juga industri yang berorientasi ekspor.
Prioritas kebijakan industrialisasi akan semakin memberikan makna pada pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan apabila disertai kebijakan yang memfasilitasi pengembangan industri wilayah selain Jawa.
Prioritas kebijakan ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur, baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik maupun kebijakan infrastruktur yang bersifat non-fisik.
Dalam kaitan dengan infrastruktur fisik, BI terus mendukung upaya pemerintah untuk membangun proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, kereta api, dan revitalisasi pelabuhan.
Sementara dari sisi infrastruktur non-fisik, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah tentang komitmen bersama untuk terus memperkuat berbagai modal dasar pembangunan, yang mencakup modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat.
Kebijakan prioritas keempat, yaitu penguatan di sektor keuangan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas peran sektor keuangan dan pembiayaan ekonomi, juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
