kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Banyak kasus suap, Kemdagri dikasih menu ini


Minggu, 17 September 2017 / 16:07 WIB
Banyak kasus suap, Kemdagri dikasih menu ini


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membahas model pencegahan suap-menyuap kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan, setidaknya KPK memiliki empat menu utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.

Pertama, mengubah sistem terkait pengadaan barang dan jasa. "Karena banyak proyek pengadaan barang dan jasa jadi sumber kepala daerah untuk suap," jelas Laode.

Menurut Laode, sistem dalam pengadaan barang dan jasa itu harus transparan dan accountable. Begitu juga sistem e-katalog juga harus cepat dilakukan. Sebab, saat ini belum semua daerah memberlakukan e-katalog.

Kedua, perubahan dalam sistem perizinan yang seharusnya diberlakukan satu pintu agar mudah dikontrol. "Jadi tidak ada lagi pertemuan tatap muka antara sang aparat yang memberikan izin dengan pemohon izin itu sendiri," tambah Laode.

Ketiga, perubahan sistem penganggaran yang harus lebih baik. Pasalnya, pembengkakan anggaran terjadi dalam proses perencanaan. Sehingga, sebaiknya menggunakan e-planning dan e-budgeting. Namun lagi-lagi belum semuanya memberlakukan hal tersebut.

Keempat, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Banyak model dari empat hal tersebut yang bisa diberlakukan pemerintah masih terus dibahas, setidaknya tahun ini sudah ada hasil dari pembahasannya, " jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×